Bukti Kecurangan Sudah Terpampang dan Masukan Tokoh Sudah Banyak, Muslim Arbi : Sudah Sepatutnya DPR Gelar Hak Angket

INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik Muslim Arbi menegaskan DPR RI sudah sepatutnya segera menggelar hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Muslim, hal itu lantaran berbagai bukti bukti kecurangan dan masukan dari berbagai tokoh sudah banyak muncul ke publik.

“Hak Angket DPR terlihat masih tawar menawar dan bargaining politik. Sedangkan suara Pemilu dan Pilpres curang sudah menonjok publik dengan sejumlah data para pakar dan ahli tak terbantahkan. Artinya, desain Pemilu dan Pilpres curang itu bukan isapan jempol belaka dan harus segera diangketkan,” kata Muslim dalam kepada Indopos.co.id, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, sejumlah tokoh berteriak, ada dari petisi 100 soal pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap paling bertanggung jawab atas jalan nya pemilu dan sejumlah pelanggaran UU selama ini.

“Tidak hanya para Tokoh 100, sejumlah mantan Jenderal juga sama berteriak agar usut pemilu curang, bentuk hak angket dan diskualifikasi Paslon 02, yang dianggap Langgar UU,” ucapnya.

Muslim juga mengutarakan kantor KPU dan Bawaslu sudah di demo ber kali-kali. Demikian juga gedung DPR, DPD dan MPR di datang massa Demonstran ber kali-kali.

Ia juga menuturkan, Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan telah mendengar keterangan Pakar dan Ahli HTN DR Feri Amsari yang membongkar kejahatan KPU. Wartawan yang meliput di sidang komisi II itu pun diusir keluar agar tidak meliput dan memberitakan kejahatan KPU.

Bahkan, ucapnya, pakar temarika dan Ahli IT Roy Suryo pun telah gencar berbicara soal kejaatan Pemilu dengan sejumlah data rekap dianggap aneh yang di telusuri nya.

“Adapula Eep Saifullah Fatah, Ray Rangkuti, Chusnul Mariyah (mantan anggota KPU) dan Ichsanuddin Noorsy juga menyesalkan pemilu curang TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dan menganggap Pemilu 2024 menjadi Pemilu terburuk,” ungkapnya.

Baca Juga  Bukber dan Santunan Yatim Ala Paguyuban Bhayangkara Betawi

Tak hanya itu, kata Muslim, Prof Ryass Rasyid, pakar otonomi daerah dan mantan mentri mendesak agar Ketua KPU Hasyim Ashari di tangkap.

Lalu, Mantan Wakapolri Oegroseno turut mendesak agar KPU di Police Line, karena sejumlah kejahatan pemilu melalui pencurian suara oleh KPU.

“Maka dari semua fakta dan data kecurangan di nilai pakar dan ahli di lakukan oleh KPU dan tanpa bantahan itu. DPR RI seharus nya sudah menggelar hak angket, menyusul dibentuknya Pansus Kecurangan oleh DPD RI yang telah bekerja mengusut kecurangan Pemilu dan pilpres 2024 ini,” tandasnya.

“Civil Society juga perlu membentuk Komisi Independen Penyelidik Pemilu Curang untuk mengusut kejahatan Pemilu dan Pilpres demi demokrasi yang sehat dan bersih,” pungkas Direktur Gerakan Perubahan ini menambahkan. (dil)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *