Di Depan Nakes, Anies Janjikan Keterbukaan Pembentukan Undang-Undang

INDOPOS.CO.ID – Bakal Capres Anies Baswedan mengawali rangkaian kegiatannya di Purwakarta, Jawa Barat, dengan mendatangi RS Asri, Sabtu (7/10/2023). Di tempat tersebut selain berdialog dengan para dokter dan tenaga kesehatan, Anies juga menandatangani prasasti peresmian gedung poli eksekutif RS Asri.

Di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan Anies berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air. Komitmen tersebut didasari pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia.

“Seperti daerah-daerah di pinggiran Jakarta termasuk Purwakarta ini (kualitas pelayanan kesehatan harus baik) agar warga tidak perlu ke Jakarta untuk berobat,” jelas Anies.

Sama halnya dengan pendidikan, lanjut Anies, pelayanan di bidang kesehatan tidak boleh dianggap sebagai beban pengeluaran negara, tapi harus dipandang sebagai investasi. Dengan cara pandang seperti itu maka pelayanan kesehatan yang lebih baik akan dinikmati oleh seluruh warga.

“Saya selalu menyampaikan pesan bahwa lokasi kita bisa dimana saja, tapi standar (pelayanan kesehatan) kita harus paling tinggi,” tutur Anies.

Apalagi, kata Anies, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah terpencil, kepulauan, dan pegunungan. Saat ini warga yang hidup di wilayah terpencil belum semuanya menikmati fasilitas kesehatan yang memuaskan.

“Kita ingin pelayanan kesehatan di Indonesia memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan di lokasi manapun. Namun tetap kebijakan yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat,” jelas Anies.

Terkait UU Kesehatan yang banyak diprotes beberapa pihak, Anies menegaskan bahwa ke depan penentuan kebijakan dan UU harus lebih banyak melibatkan semua pihak. Melibatkan pelaku, pakar, pihak yang menerima yaitu rakyat, dan unsur pemerintah.

“Saat ini banyak sekali penyusunan regulasi yang cepat tapi minim keterbukaan, sehingga setelah diputuskan melahirkan perdebatan panjang. Kita ingin pendekatannya berubah. Lebih baik diskusinya panjang dan ribet tapi ketika menjadi keputusan semua pihak cenderung lebih menerima. Ini yang kami lakukan dulu di Jakarta,” tandas Anies. (dil)

Baca Juga  Stop Pemborosan Negara, Komisi XI Minta Pemda di Seluruh Indonesia Tutup BUMD yang Tak Beraktivitas Lagi

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *