Ganjar Dorong 1 Sarjana 1 Rumah, Pakar: Pendidikan Putus Rantai Kemiskinan

INDOPOS.CO.ID – Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki program 1 Sarjana 1 Rumah. Program tersebut, menurut Ganjar harus dijalankan semua pemerintah daerah dikomandoi oleh pemerintah pusat.

Menurut Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, untuk mendukung program tersebut dibutuhkan pendataan secara rinci, penyusunan sistem secara profesional dan pelaksanaan secara transparan. “Negara bisa hadir membantu keluarga, agar ada 1 sarjana dalam keluarga miskin,” kata Ganjar Pranowo dalam keterangan tertulis, Senin (1/1/2024).

Ganjar mengatakan, jika program tersebut dipersiapkan dengan benar, maka akan mampu mengubah nasib keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan ke depan. Menanggapi hal itu, Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi mengatakan, untuk memutus rantai kemiskinan adalah lewat pendidikan.

“Kita bisa memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Seandainya dalam satu keluarga pendidikan berubah, kehidupan mereka akan berubah. Ada kesempatan bekerja dan mendapat penghasilan, memutus mata rantai kemiskinan,” jelasnya.

Sejak tahun 90an, kata Tadjudin, pemerintah berupaya menyelaraskan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. “Belakangan ini muncul keinginan untuk memberikan pendidikan vokasi, yang menekankan, situasi pasar kerja, keahlian harus diberikan pada pendidikan,” ungkap Tadjudin.

Namun tetap ada gap antara perkembangan teknologi dan dunia pendidikan. “Semacam ada jarak antara dunia pendidikan dan teknologi, yang berkelindan langsung dengan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

Sektor pendidikan dan ketenagakerjaan saling berkelindan. Dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan melek teknologi untuk menjawab tantangan hari ini. Namun lapangan kerja yang tersedia juga terbatas. “ Dalam rangka Indonesia Emas, kita berhadapan dengan bonus demografi, penduduk usia produktif mencapai 70 persen, sedangkan lapangan pekerjaan berkembang sangat lambat,” ungkapnya.

Baca Juga  5 Tempat les terbaik Jakarta Barat terbaru

Upaya pemerintah dalam mendatangkan investor, membuka lapangan pekerjaan patut diapresiasi. Termasuk mengeluarkan UU Cipta Kerja. “Tetapi sampai sekarang belum berjalan seperti yang diharapkan,” sebut Tadjudin.

Belum lagi, banyak industri dalam negeri yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk global. “ Tentu ada peluang dilakukan PHK, ini yang harus dibahas dalam debat Capres-Cawapres berikutnya,” tandasnya.

Tadjudin mengkritisi, pemerintah lebih berusaha memberi lebih banyak bansos ketimbang pendidikan atau keterampilan. “Kesejahteraan seperti apa? Pemerintah lebih banyak memberi bansos? sedangkan bansos ini untuk kehidupan sehari-hari,” sebut dia. (nas)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *