Kasus Antrean Beras, DPR: Jadi Daftar Panjang Ketidakseriusan Pemerintah

INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan, alokasi anggaran APBN untuk memperkuat sektor pertanian di Kementerian teknis masih sangat kecil. Sementara di sana ada kepentingan yang besar.

“Ini soal bagaimana harus memberikan makan kepada 270 juta rakyat Indonesia,” ungkap Luluk Nur Hamidah di Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Sementara, lanjut dia, di sana ada masalah besar terkait lahan dan tata letaknya. Juga ironisnya konversi lahan untuk korporasi atau swasta terus-menerus terjadi.

“Bahkan sekarang kawasan lahan kita, untuk pertanian sudah mengalami penyusutan yang sangat tinggi,” ungkap.

“Selama 10 tahun ini, mohon maaf di era pak Jokowi itu, bahkan sudah habis 1 juta hektar (Ha),” bebernya.

Padahal, lanjut dia, ada undang-undang terkait lahan pertanian. Namun penyusutan lahan terus terjadi. “Ini saja tidak jalan, apalagi tidak mempunyai undang-undangnya,” ucapnya.

Ia menuturkan, semua yang terjadi belakangan ini seperti antrean beras dampak harga beras mahal menambah daftar panjang tidak seriusnya pemerintah menghadapi masalah tersebut.

Padahal yang harus kita tekankan pangan itu adalah hak azasi,” ucapnya. (nas)

Quoted From Many Source

Baca Juga  Bukber dan Santunan Yatim Ala Paguyuban Bhayangkara Betawi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *