Mantan Hakim: Usia Capres Bukan Konstitusional, Bukan Ranah MK

INDOPOS.CO.ID – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan, gugatan batas usia minimal capres cawapres ke Mahkamah Konstitusi salah alamat. Ia meminta semua pihak tidak memaksakan kehendak terkait hal itu.

“Saya tegaskan, urusan umur itu nggak ada urusan dengan konstitusi. Itu bukan isu pengujian konstitusionalitas. Itu wilayahnya legeslatif review. Itu legal policy pembuat undang-undang,” ujar Dewa, Selasa (26/9/2023).

Menurutnya, urusan berapa usia yang mau ditetapkan untuk presiden dan calon wakil presiden, adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Tidak ada dasar yang mengatakan penetapan umur pada seseorang untuk menempati jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun non politik bukan urusan konstitusional.

“Bagaimana kita mengatakan 40 tahun, 30 tahun atau berapapun itu konstitusional? Nggak ada kan? Terus bagaimana kita mengukur konstitusional atau tidak. Argumentasi bahwa usia minimal capres cawapres adalah 40 tahun adalah inkonstitusional apa, kan nggak ada dasarnya,” tegas Dewa.

Untuk itu pihaknya meminta semua pihak tidak memaksakan kehendak. Sebab tidak semua persoalan dibawa ke MK untuk penyelesaian.

“Yang dibawa ke MK itu apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Posisi dasarnya kan itu,” ucapnya.

Maka Dewa sepakat MK tidak memproses gugatan batas usia minimal capres cawapres. Sebab jika gugatan itu diproses, maka MK bisa dianggap menyerobot kewenangan pembuat undang-undang.

“Saya tegaskan itu (gugatan batas usia minimal capres cawapres) bukan ranahnya MK. Itu sepenuhnya ranah pembuat undang-undang. Itu ranah positif legislator, bukan negatif legislator seperti MK,” pungkasnya.

Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres-cawapres ke MK. PSI Ingin agar aturan batasan usia minimal capres-cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.

Baca Juga  Program Unggulan Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid: Santripreneur Hingga Insentif Guru Ngaji dan Marbot

Aturan pembatasan usia minimal capres-cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi: “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.(gin)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *