Sebut Operasi Pihak Lain di Malaysia, Jarnas 98: Dekati Pencoblosan Pernyataannya Makin Ngelantur

INDOPOS.CO.ID – Ketua bidang Penggalangan Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98 Barita Ricky Tobing menyayangkan tuduhan adanya operasi dari pihak tertentu atas tercoblosnya surat suara yang bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 di Malaysia. Tuduhan tersebut dilayangkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD saat berkampanye di Banyuwangi.

“Semakin mendekati pencoblosan, Prof Mahfud selalu membuat pernyataan yang ngelantur. Seolah-olah kekalahan mereka itu akibat design pihak tertentu,” ujar Barita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Menurut Barita, berbagai survei yang telah mengikuti kontestasi Pilpres sejak Pilpres dihelat secara langsung, kerap menempatkan pasangan nomor urut 3 berada di urutan terakhir. Oleh karena itu, Mahfud MD diminta fokus memperbaiki peringkat tersebut dengan cara-cara yang elegan dan dicintai rakyat.

“Belasan lembaga survei itu selalu menempatkan nomor urut 3 di posisi buncit. Apakah itu juga operasi pihak tertentu? Sudahlah, jangan suka menuduh tapi perbaiki cara berkampanyenya,” ungkap Ricky.

Lebih lanjut Ricky mengungkapkan, tuduhan yang dilayangkan Mahfud tersebut tak dapat diterima akal sehat. Pasalnya, sejumlah contoh yang menguntungkan pasangan nomor urut 3 kerap viral di media sosial selama kampanye berlangsung.

“Pakta integritas Kabinda Papua Barat agar memenangkan Ganjar-Mafhud hingga mobilisasi ASN di Boyolali memenangkan salah satu partai pengusung Pak Ganjar dan Prof Mahfud apakah tidak cukup? Janganlah membentuk opini selalu menjadi korban padahal pelaku,” ungkap Ricky

Sebelumnya, Mahfud menyinggung dugaan kecurangan surat suara di Tempat Pemungutan Surat Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia yang sudah tercoblos gambar dirinya dan Ganjar. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan oleh pihak lain.

“Seperti yang terjadi di Malaysia itu kan seakan-akan kami dikorbankan, padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh 3 orang nyoblos gitu lalu diumumkan ini penjeblosan yang melanggar aturan,” ungkap Mahfud.

Baca Juga  BRI Optimistis Tumbuh Lebih Baik Tahun 2024

Mahfud pun meminta KPU untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Selain itu, dia berharap KPU dapat mengumumkan kondisi yang terjadi di Malaysia.

“Oleh sebab itu saya meminta KPU agar segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenernya terjadi di Malaysia,” tuturnya. (nas)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *